Senin, 13 Juli 2009

Debt Nature Swap

Rabu, 01/07/2009
US$21,6 juta utang ke AS dialihkanDana dipakai untuk konservasi 7 juta ha hutan
Cetak

JAKARTA: Sekitar US$21,6 juta utang Indonesia kepada AS disepakati dialihkan untuk program konservasi atau debt for nature swap (DNS) yang meliputi sekitar 7 juta hektare kawasan hutan di Sumatra.Pengalihan utang itu sudah disepakati sejak beberapa waktu lalu di Bali. Kemarin, di Departemen Kehutanan, kesepakatan itu akhirnya ditandatangani oleh Dubes AS Cameron Hume dan Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, disaksikan Menteri Kehutanan M.S.Kaban.Cameron Hume mengatakan dana tersebut dapat digunakan untuk melestarikan 7 juta hektare area hutan di Sumatra bagian utara, Sumatra bagian tengah, dan Sumatra bagian selatan.

“Sumatra merupakan wilayah Indonesia yang memiliki keanekaragaman habitat dan spesies hewan yang unik seperti harimau Sumatra dan orang utan,” ujarnya.Lokasi program di Sumatra bagian utara dipusatkan di Taman Nasional (TN) Batang Gadis, di Sumatra bagian tengah di TN Bukit Tigapuluh dan Sumatra bagian selatan di TN Way Kamas.Perjanjian kerja sama tersebut dilakukan di bawah Undang-Undang Koservasi Hutan Tropis atau Tropical Forest Conservation Act (TFCA) di mana Indonesia menjadi negara ke-15 yang melakukan perjanjian itu dengan Amerika.Negara-negara lain yang pernah memperoleh program ini antara lain El Salvador, Belize, Banglades, Botswana, Kolombia, Kosta Rika, dan Filipina. Program hutang demi alam (DBS) ini diproyeksikan dapat mengumpulkan dana US$218 juta untuk perlindungan hutan tropis.Pemerintah AS, menurut Direktur Operasional Kehati Taufiq Alimi, sepakat mengalihkan piutangnya untuk kegiatan konservasi yang diperhitungkan dari utang pokok sebesar US$21,6 juta atau US$30 juta termasuk bunga hingga 8 tahun ke depan.“Pengembalian utang melalui kegiatan konservasi ini sudah diperhitungkan secara matang oleh Menteri Keuangan RI dan Pemerintah AS,” katanya.

Menurut dia, pembayaran utang melalui kegiatan konservasi merupakan jalan terbaik dibandingkan dengan jika pemerintah mengembalikan langsung uang tersebut kepada Pemerintah AS.“Pembayaran utang yang dialihkan ke kegiatan konservasi sangat bermanfaat melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia,” ujarnya.Taufiq menjelaskan kegiatan debt for nature swap di Indonesia dimulai sejak 1990 dan Pemerintah Amerika Serikat (AS) telah mengeluarkan kebijakan melalui Tropical Forest Conservation Act yang disetujui Kongres pada 1998 sebagai mekanisme untuk mengurangi utang luar negeri bagi negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alamnya. “Peluang inilah yang ditangkap Pemerintah Indonesia,” katanya.Transfer danaMenteri Kehutanan M.S. Kaban mengatakan mekanisme pembayaran utang ini melalui transfer dana langsung ke rekening TFCA yang disebut Trust Fund.Dana dari Trust Fund ini akan menjadi dana yang siap mendanai hibah kegiatan konservasi hutan tropik di Sumatra, yang dilaksanakan kalangan LSM dan masyarakat lokal.Keputusan mengenai hibah akan dilakukan lembaga yang disebut Oversight Committee yang sehari-harinya dibantu Fund Administrator yang berfungsi sebagai sekretariat program TFCA.Oversight Committee terdiri dari tujuh orang masing-masing satu orang dari Pemerintah Indonesia, satu orang Pemerintah AS, satu orang perwakilan Conservation International (CI), satu orang perwakilan Yayasan Kehati dan tiga orang dari lembaga independen. “Administaror keuangan dilakukan Yayasan Kehati,” kata Kaban.Conservation International (CI) Foundation-lembaga swadaya masyarakat asal AS-dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) menyumbang masing-masing US$1 juta dan mereka disebut swap partner.Taufiq Alimi mengatakan kedua LSM yang 'membeli' utang yang dialihkan untuk kegiatan konservasi selama 10 tahun itu, tidak akan mengambil keuntungan finansial.“Uang itu tidak kembali karena dipergunakan untuk kegiatan operasional maupun administratif konservasi,” ujar Taufiq.

Program Kehati diupayakan akan berjalan pada September 2009 dan rencananya program DNS TFCA untuk Sumatra akan secara resmi diluncurkan langsung oleh Presiden AS, Barack Obama, pada November 2009 di Indonesia.

(erwin.tambunan@bisnis. co.id)Oleh Erwin TambunanBisnis Indonesia

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar